Rabu, 21 September 2011

PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH SEKTOR PARIWISATA BALI ( KABUPATEN KLUNGKUNG )


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pariwisata merupakan sektor yang terus dikembangkan di Indonesia dan akan menjadi primadona baru dalam menunjang pembangunan nasional. Kegiatan pariwisata dapat meningkatkan penerimaan devisa, memperluas kesempatan kerja atau sebagai pencipta lapangan kerja terutama karena keterkaitan sektoral yang muncul dari pengembangan industry pariwisata cukup tinggi (Effendi dan Sujali, 1989: 2; Sujali 1992: 46; Basuki 1993: 114; GBHN 1993: 85; Setiati 1995: 29; Samsuridjal dan Kaelany 1996:36).
Sejalan dengan pembangunan ekonomi Indonesia, di Propinsi Bali sejak Pelita I sampai Pelita VI, prioritas pembangunan daerah Bali diletakkan pada sektor pertanian dalam arti luas, dan sektor pariwisata yang modal dasarnya adalah kebudayaan Bali yang bersumber pada Agama Hindu, serta sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang terkait dengan pariwisata (Bappeda Tk. I Bali dan Universitas Udayana, 1995: 3). Selain sektor pertanian, sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Propinsi Bali (Suyatna dkk., 1989: 109) dengan harapan dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian, sektor industri kerajinan, maupun usaha-usaha jasa lainnya yang terkait dengan sektor pariwisata (Suardi dan Astiti, 1990: 154).
Kegiatan pariwisata di Propinsi Bali, diharapkan membawa dampak yang luas terhadap kehidupan perekonomian. Melalui pembangunan industri pariwisata, banyak lapangan kerja atau usaha yang bisa dikembangkan, misalnya usaha perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri dan jasa lainnya. Masing-masing sektor yang terlibat, akan menumbuhkan kesempatan kerja yang tidak sedikit. Pengembangan pariwisata, akan mampu memacu terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat di dalamnya (Bappeda Tk. I Bali; Fakultas Ekonomi Universitas Udayana dan Kantor Statistik Propinsi Bali 1985: 3).
Pariwisata di Kawasan Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, saat ini telah berkembang dengan pesat hal itu dapat dilihat dari indikator perkembangan pariwisata antara lain: dengan melihat pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara (Wagito 1995: 5), jumlah pekerja yang dapat diserap oleh berbagai lapangan pekerjaan nonpertanian dan jumlah hotel yang ada. Di Kabupaten Klungkung yaitu suatu daerah dengan kegiatan pariwisata yang sudah berkembang, banyak muncul usaha nonpertanian dan kesempatan kerja nonpertanian yang tercipta yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat.

2.1. Maksud dan Tujuan
Maksud dari makalah ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai, bagaimana perkembangan pariwisata di Bali khususnya kabupaten Klungkung. Serta bagaimana karakteristik kesempatan kerja nonpertanian di tingkat Kabupaten dengan kegiatan pariwisata telah berkembang, dan di Kecamatan dengan kegiatan pariwisata yang belum berkembang.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari makalah ini adalah untuk mengetahui:

1.      Usaha nonpertanian apa saja yang muncul di masing-masing kecamatan dengan kegiatan pariwisata yang berbeda.
2.      Karakteristik kesempatan kerja nonpertanian di masing-masing kecamatan dengan kegiatan pariwisata yang berbeda dilihat dari tingkat pendidikan, status jabatan dan upah pekerja.
3.      Jenis kerajinan apa saja yang terdapat di Kabupaten Klungkung yang dapat menunjang perekonomian masyarakatnya.











BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH SEKTOR PARIWISATA BALI
( KABUPATEN KLUNGKUNG )

2.2. Sejarah Bali
Pulau Bali dikenal dengan berbagai sebutan. Seperti Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata dll. Bali berasal dari kata Wali yang artinya ibadah. Karena di Bali banyak terdapat upacara-upacara adat atau ritual-ritual adat lainnya. Agama hindu merupakan agama yang mendominasi masyarakat Bali. Selain itu masyarakat Bali memiliki budaya yang masih kental. Pulau Bali memiliki suatu kelebihan yaitu banyak memiliki tempat-tempat wisata yang menarik. Sehingga mayoritas masyarakatnya tergantung dengan adanya pariwisata. Hal ini banyak menarik turis lokal maupun turis domestik.
Untuk memahami keunikan Bali memang tidak bisa dilepaskan dengan tapak-tapak sejarah perkembangan Bali dari masa ke masa. Sejarah Bali menjadi begitu unik dan khas karena didukung oleh sikap warganya yang memberikan perhatian khusus terhadap peninggalan leluhurnya. Kepercayaan terhadap leluhur menjadikan perhatian terhadap peninggalan sejarah begitu tinggi di Bali.
Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Bali memastikan iklim investasi di Pulau Dewata tetap bertahan di sektor pariwisata dibandingkan sektor lainnya seperti pertanian atau perkebunan. Bahkan, investor yang sudah mengantongi surat persetujuan rencana investasi sekitar lima tahun terakhir pun memilih Denpasar dan Klungkung untuk mengembangkan sektor pariwisata di bidang kerajinan. Meskipun demikian, BPM Provinsi Bali masih optimis mampu menarik calon investor baik dari dalam negeri dan asing untuk menanamkan modalnya sebagai pengembangan Pulau Dewata bagian utara. Pada 2009, rencana penanam modal dalam negeri di Bali bagian utara seperti Buleleng tercatat Rp 10,5 triliun dan penanaman modal asing senilai Rp 80 miliar. Tahun 2009, BPM Bali mencapai realisasi investasi dari PMA dan PMDN sekitar Rp 1,3 triliun. Rencana investasi tercatat melebihi target dari Rp 850 miliar menjadi Rp 13,7 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai 2.340 orang.


2.3. Perencanaan Tata Ruang Propinsi Bali
Perencanaan tata ruang oleh lembaga formal di Propinsi Bali sudah dilakukan sejak tahun 1965. Bali merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang untuk pertama kalinya direncanakan tata ruang wilayahnya. Perencanaan wilayah Bali ditandai dengan pelaksanaan studi rencana tata ruang yang bersifat makro, yaitu Regional Plan Bali.
Hasil studi itu diprakarsai oleh Radinal Moochtar selaku Kepala Direktorat Perencanaan Kota dan Daerah (15 Desember 1965), dan Prakata dari Rachmat Wiradisuria selaku Deputi Menteri PekerjaanUmum dan Tenaga-Kepala Departemen Cipta Karya dan Konstruksi (15 Juni 1966). Pekerjaan ini dilakukan atas dasar kerja sama antara Pemerintah Propinsi Bali dengan Direktorat Tata Kota dan Daerah, Departemen PU.
Pada tahun 1969, Regional Plan Bali disahkan oleh DPRD-GR Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Pada tahun 1977, Regional Plan Bali direvisi oleh Pemerintah Propinsi Bali di bawah pembinaan Departemen Dalam Negeri. Produk revisi adalah “Rencana Induk Pengembangan Regional Bali tahun 1977-2000”. Produk rencana ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Pada tahun 1984, “Rencana Induk Pengembangan Regional Bali tahun 1977-2000” direvisi kembali, terutama menyangkut validitas data dasar.
Ada pun rencana struktur tata ruang dan masa berlakunya tidak diubah. Revisi dilakukan oleh Bappeda Bali bekerja sama dengan Kantor Unit Perencanaan Bali, Kanwil PU Propinsi Bali. Lima tahun berikutnya, Bappeda Bali kembali merevisi “Rencana Induk Pengembangan Regional Bali tahun 1977-2000”, dengan memasukkan materi pembangunan Bali secara berkelanjutan. Hasil revisi dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 6 tahun 1989 tentang “Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali”.Sekitar 6 tahun kemudian, setelah berlaku UU No.24/1992 tentang “Penataan Ruang”, muncul tuntutan dari berbagai komponenmasyarakat yang menginginkan materi kebijakan “Rencana UmumTata Ruang Wilayah Propinsi Bali” juga menekankan pembangunan berwawasan budaya, di samping memuat strategi pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, mengingat penyimpangan dalam pemanfaatan ruang terjadi secara signifikan, maka pada tahun 1995 Pemerintah Propinsi Bali yang diprakarsai oleh DPRD merevisi Perda No.6/1989. Produknya dituangkan dalam Perda No.4/1996 tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali” yang disahkan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Mei 1997. Pada tahun 1999, Perda No.4/1996 direvisi lagi, terutama menyangkut jumlah dan lokasi kawasan pariwisata yang diubah dari 21 menjadi 15. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan terjadi pengorbanan lahan serta kerusakan lingkungan sangat besar, mengingat beberapa kawasan pariwisata yang ditetapkan berada di kawasan konservasi. Terakhir, pada tahun 2002, Perda No.4 tahun 1996 direvisi Pemerintah Propinsi Bali guna mengakomodasi perubahan paradigma pemerintahan di era otonomi daerah. Pada tahun 1974, sejalan dengan kepesatan perkembangan Bali, Pemerintah Propinsi Bali juga telah menyusun Peraturan Daerah tentang “Penataan Ruang”. Materinya secara hirarkis dapat dikatakan lengkap, karena memuat ketentuan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang mulai dari Tata Ruang Wilayah, Tata Ruang Kota sampai Ketentuan Tata Lingkungan dan Tata Bangunan. Produk hukum tersebut berturut-turut dituangkan dalam Perda No.2/1974 tentang “Tata Ruang untuk Membangun”, Perda No.3/1974 tentang “Lingkungan Khusus” dan Perda No.4/1974 tentang “Bangun-bangunan”.
Selain itu, penyusunan rencana tata ruang yang bersifat parsial, khususnya berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata Bali, juga sudah dimulai sejak dekade 1970-an. Pada saat itu kegiatan kepariwisataan mulai menunjukkan perkembangan pesat, ditandai arus kunjungan wisatawan yang semakin padat. Peningkatan kunjungan wisatawan membawa konsekuensi bagi Bali untuk menyiapkan prasarana pariwisata di daerah-daerah yang diminati wisatawan seperti Sanur, Nusa Dua dan Kuta. Demikian pula di daerah-daerah lainnya yang memiliki indikasi kuat akan berkembang. Kepesatan perkembangan pariwisata Bali, mendorong para pemerhati lingkungan dan pemerintah daerah untuk segera menyusun studi master plan pariwisata untuk mengarahkan investasi pariwisata dan penataan kawasan agar tidak semrawut. Atas dasar itu, pada bulan April 1970 mulai disusun studi Master Plan pariwisata Bali (Bali Tourism Study) yang dikerjakan oleh konsultan (SCETO) di bawah asosiasi Sedes dan Scet International. Studi dilakukan atas kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia.
Meski telah banyak disusun rencana tata ruang yang lebih rinci guna menunjang pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Bali, tapi ternyata tak sepenuhnya mampu mengantisipasi dan memecahkan permasalahan tata ruang Bali. Oleh karena itu, selama proses perencanaan dan implementasinya, Gubernur Bali telah mengeluarkan beberapa Surat Keputusan dan Instruksi Gubernur sebagai penjabaran RTRWP Bali, guna memperkecil permasalahan yang dihadapi. Parisadha Hindu Dharma Indonesia pun mngeluarkan Surat Keputusan tentang Bhisama, dalam rangka melindungi tempat-tempat suci dan kawasan suci umat Hindu di Bali dari ancaman kegiatan pariwisata dan pembangunan sektor lainnya.
http://www.klungkungkab.go.id/images/klungkung_map.gif










2.4. Keadaan Geografis Kabupaten Klungkung
Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang paling kecil dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kodya di Bali, terletak diantara 115 ° 27 ' - 37 '' 8 ° 49 ' 00 ''. Lintang Selatan dengan batas-batas disebelah utara Kabupaten Bangli. Sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Barat Kabupaten Gianyar, dan sebelah Selatan Samudra India, dengan luas : 315 Km ². Wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya ( 112,16 Km ²) terletak diantara pulau Bali dan dua pertiganya ( 202,84 Km ² lagi merupakan kepulauan yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Menurut penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung terdiri dari lahan sawah 4.013 hektar, lahan kering 9.631 hektar, hutan negara 202 hektar, perkebunan 10.060 hektar dan lain-lain 7.594 hektar.
Kabupaten Klungkung merupakan dataran pantai sehingga potensi perikanan laut. Panjang pantainya sekitar 90 Km yang terdapat di Klungkung daratan 20 Km dan Kepulauan Nusa Penida 70 Km. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering dan tandus. Hanya sebagian kecil saja merupakan dataran rendah.Tingkat kemiringan tanah diatas 40 % (terjal) adalah seluas 16,47 Km2 atau 5,32 % dari Kabupaten Klungkung. Bukit dan gunung tertinggi bernama Gunung Mundi yang terletak di Kecamatan Nusa Penida.
Sumber air adalah mata air dan sungai hanya terdapat di wilayah daratan Kabupaten Klungkung yang mengalir sepanjang tahun. Sedangkan di Kecamatan Nusa Penida sama sekali tidak ada sungai. Sumber air di Kecamatan Nusa Penida adalah mata air dan air hujan yang ditampung dalam cubang oleh penduduk setempat. Kabupaten Klungkung termasuk beriklim tropis. Bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering antara Kecamatan Nusa Penida dan Kabupaten Klungkung daratan sangat berbeda
Kecamatan Klungkung
Kecamatan Klungkung merupakan kecamatan terkecil dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas disebelah Utara Kabupaten Karangasem, sebelah Timur Kecamatan Dawan, sebelah Barat Kecamatan Banjarangkan dan sebelah Selatan dengan Selat Badung, dengan luas 2.095 Ha, secara persis semua terletak di daerah daratan pulau Bali.
Kecamatan Banjarangkan
Kecamatan Banjarangkan merupakan Kecamatan yang terletak paling Barat dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas, sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kecamatan Klungkung, sebelah Barat Kabupaten Gianyar dan sebelah Selatan Selat Badung, dengan luas 45,73 Km ²
Secara administrasi Kecamatan Banjarangkan terdiri dari 13 Desa, 55 dusun, 26 Desa Adat, dalam usaha untuk memajukan perekonomian di wilayah ini telah didukung dengan beberapa sarana seperti, pasar umum, koperasi, KUD, dan bank, RPD yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memajukan perekonomian desa.
Kecamatan Dawan
Kecamatan Dawan merupakan Kecamatan yang terletak paling Timur dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung dengan batas-batas, sebelah Utara dan Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Barat Kecamatan Klungkung dan sebelah Selatan Samudra Hindia dengan luas 37,38 Km ². Menurut penggunaannya luas wilayah Kecamatan Dawan terdiri 16,21 % lahan sawah, 17,26 % lahan tegalan, 35,50 % lahan perkebunan, 6,93 % lahan pekarangan 0,21 % kuburan dan lainnya 23,89 %.
Kecamatan Nusa Penida
Kecamatan Nusa Penida terdiri dari tiga kepulauan yaitu pulau Nusa Penida, Pulau Lembongan dan Pulau Ceningan, terdiri dari 16 Desa Dinas, Dengan Jumlah Penduduk 46,749 Jiwa (8.543 KK). Pulau Nusa Penida bisa ditempuh dari empat tempat yaitu lewat Benoa dengan menumpang Quiksilver/Balihai ditempuh +1 jam perjalanan, lewat Sanur dengan menumpang perahu jarak tempuh + 1,5 Jam perjalanan. Lewat Kusamba dengan menumpang Jukung jerak tempuh +1,5 jam perjalanan. sedangkan kalau lewat Padangbai dengan menumpang Kapal Boat yang jarak tempuh + 1 jam perjalanan.
Kecamatan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Berdasarkan kajian ekologi secara cepat (Rapid Ecological Assesment) pada bulan November 2009, ditemukan sekitar 296 jenis karang dan 576 jenis ikan di perairan Nusa Penida, dimana lima diantaranya merupakan jenis yang belum pernah ditemukan dimanapun. Itu sebabnya, Kecamatan Nusa Penida juga merupakan bagian dari Kawasan Segitiga Karang Dunia.
Secara umum kondisi Topografi Nusa Penida tergolong landai sampai berbukit. Desa - desa pesisir di sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 - 3 % dari ketinggian lahan 0 - 268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan bagian Utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0- 3% dan dibagian Selatan kemiringannya 3-8 %. Sedangkan Pulau Ceningan mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8-15% dan 15-30% dengan kondisi tanah bergelombang dan berbukit.
Mata pencaharian penduduk adalah pertanian dan sektor perikanan merupakan mata pencaharian utama oleh 6,68% tersebar pada desa-desa pesisir yaitu Suana, Batununggul, Kutampi Kaler, Ped dan Desa Toyapakeh. Di Pulau Lembongan 16,80% penduduk bergerak dibidang perikanan, dan Ceningan 12,88% mengingat kondisi dan topografi daerah maka yang cocok dikembangkan adalah Sektor Pertanian, dan Sektor Pariwisata.

2.5. Perekonomin Kabupaten Klungkung
Kabupaten Klungkung, sebagaimana kabupaten-kabupaten lain di Propinsi Bali, menumpukan pendapatan daerahnya dari sektor pariwisata dan sektor pertanian. Perkembangan sektor pariwisata di Bali yang tidak stabil serta fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung beralih pada usaha-usaha pengembangan sektor perikanan. Investasi berupa pengadaan 5 kapal ikan berukuran 30GT (Gross Tonnage) serta pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan dua gebrakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan potensi sektor ini.
Dampak kedua kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi daerah akan diangkat sebagai studi kasus. Sebagai langkah awal, Analisis Input-Output dimanfaatkan untuk memodelkan struktur perekonomian daerah Kabupaten Klungkung serta memahami pola interaksi sektor-sektor ekonomi di dalamnya. Salah satu pengembangan model Data Envelopment Analysis (DEA), yaitu Super-efficiency Output-Oriented DEA dimanfaatkan untuk mengkaji produktivitas sektor-sektor ekonomi, Kedua metode ini selain digunakan untuk menggambarkan kondisi awal perekonomian daerah, juga difungsikan untuk mengestimasi dampak kebijakan perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas sektor-sektor yang ada di dalam perekonomian daerah Kabupaten Klungkung. Potensi ekonomi sektor perikanan cukup baik, yaitu 5,55 pada periode 1993 dan 4,56 pada periode 2003. Namun kontribusi sektor ini, terhadap ekonomi daerah relatif kecil hanya sebesar 7,7% dari total output daerah pada periode 2003.
Dampak kebijakan perikanan meningkatkan rata-rata total ouput daerah sebesar 3,22%, rata-rata peningkatan kerja ditiap sektor sebesar 1,37%, dan peningkatan penghasilan rumah tangga rata-rata 6,28%. Dari sisi produktivitas, terjadi peningkatan sebesar 1,97% dari tahun 1993 ke tahun 2003. Hasil pengukuran dampak kebijakan menunjukkan angka yang cukup signifikan dengan peningkatan produktivitas sebesar 33,6% setelah kebijakan perikanan ini dilakukan.
2.6. Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Klungkung.
Ekonomii Makro
Kebijakan makro ekonomi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2008 diarahkan untuk memantapkan kondisi perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, mengatasi pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka kebijakan makro ekonomi diarahkan pula untuk mendorong peran serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan dengan mengurangi berbagai hambatan. Arah kebijakan lainnya adalah mengupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta mengintensifkan pengawasan untuk memperkecil adanya kebocoran-kebocoran dalam penanganan pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan masyarakat yang juga hendak dicapai pemerintah kabupaten klungkung, dilakukan dengan mengupayakan pemerataannya sehingga mampu mengurangi kesenjangan.
Di samping itu mendorong pertumbuhan investasi dan ekspor non migas yang dilakukan dengan mengurangi ekonomi biaya tinggi dan penyederhanaan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan, menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan penyediaan infrastruktur seperti jalan, air, listrik dan telepon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dititikberatkan dengan mendorong keseimbangan pemerataan pembangunan antar dan inter wilayah antara klungkung daratan dan kepulauan Nusa Penida.
Selain itu diupayakan terjadi peningkatan di sektor pertanian dan industri kecil atau industri rumah tangga (home industry). Pembangunan pada kedua sektor ini agar terus ditingkatkan karena cukup potensial dalam membuka lapangan kerja sesuai dengan potensi dan sumber daya pendukungnya. Dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesempatan kerja serta pengembngan sektor dunia usaha maka pembangunan ekonomi yang dilakukan dan diwujudkan tersebut agar mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja, serta peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Sesuai kebijakan pembangunan untuk dapat menciptakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, maka sasaran makro ekonomi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2008 sebagai berikut.
1. Pertumbuhan ekonomi
Berdasarkan pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2006 adalah 5,03 dan prediksi tahun 2007 adalah 5,50% serta pengembangan potensi dan kondisi sektor ekonomi yang dimiliki, masalah keamanan, perkembangan ekonomi nasional serta asumsi-asumsi lainnya maka pertumbuhan ekonomi Klungkung tahun 2008 diproyeksikan sebesar 5,80%. Untuk mencapai angka pertumbuhan tersebut maka nilai tambah atau produktivitas sektor-sektor ekonomi seperti sektor pertanian, industri kecil kerajinan rumah tangga, transportasi dan komunikasi serta perdagangan hotel dan restoran hendaknya mampu ditingkatkan. Demikian juga dari sisi konsumsi, investasi dan ekspor yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian laju pertumbuhan hendaknya mampu ditingkatkan. Disamping itu, yang perlu dikendalikan adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat agar tidak mengganggu target pencapaian angka pertumbuhan ekonomi.
2.   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Guna mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80% tahun 2008, maka proyeksi PDRB Kabupaten Klungkung atas dasar harga konstan direncanakan sebesar Rp1.197.985,67 (dalam jutaan). Untuk itu seluruh sektor ekonomi ditumbuh kembangkan agar bisa memberikan nilai tambah sesuai dengan yang diharapkan. Proyeksi tersebut dapat diwujudkan apabila produksi dapat ditingkatkan dan harga-harga hendaknya dapat diupayakan agar lebih stabil.
3. Struktur Ekonomi
Struktur ekonomi Kabupaten Klungkung masih tetap didominasi oleh peranan sektor tersier yang pada tahun 2008 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah Kabupaten Klungkung sebesar 44,40%. Dalam hal ini sektor perdagangan, hotel dan restoran diharapkan memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan sector lainnya seperti angkutan dan komunikasi, bank dan jasa-jasa. Sedangkan sektor primer yang meliputi sektor pertanian dan pertambangan memberi kontribusi sebesar 37,23% serta sector sekunder yang terdiri dari sektor industri, listrik dan gas, air bersih dan bangunan diharapkan memberi kontribusi sebesar 18,37 %.

4. Pendapatan Perkapita
Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80% diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2008 PDRB perkapita atas harga konstan diproyeksikan sebesar Rp7.135.666,6715 yang diikuti oleh tingkat pemerataan yang lebih baik sehingga memperkecil kesenjangan ekonomi.
5. Kesempatan Kerja
Dengan adanya jumlah pengangguran pada tahun 2006 sebanyak 6.254 orang dan tahun 2007 sebanyak 8.649 orang, melalui program dan kegiatan penanggulangan pengangguran, diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi 400 orang, sehingga perkiraan pengangguran menurun menjadi 8.249 oarng pada tahun 2008.
6. Kemiskinan
Salah satu program prioritas dari pemerintah adalah penanggulangan kemiskinan. Pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan, maka pada tahun 2008 diharapkan jumlah rumah tangga miskin (RTM) mengalami penurunan.
7. Kebiijjakan Keuangan
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2008 ditetapkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.
8. Tingkat Pendidikan
UPT SKB Kabupaten Klungkung menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Ketrampilan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kab. Klungkung 2009. Pendidikan Nonformal dan Informal merupakan salah satu jalur pendidikan yang antara lain bertujuan untuk memenuhi kabutuhan masyarakat yang tidak dapat di jangkau dan dipenuhi oleh pendidikan formal / sekolah. Pelatihan ini mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan mutu ketrampilan dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Pelatihan ini diikuti oleh 75 peserta untuk ketampilan tata rias pengantin, patung beton, budidaya ikan lele, dan satpam.
Dengan pelatihan pendidikan PAUD dan Tutor Paket B diharapkan ada peningkatan dalam proses pembelajaran dan setelah mendapat pelatihan ketrampilan, para peserta harus mampu menularkan dan mendapat pekerjaan atau membuat usaha sendiri. Dalam sambutan Bupati Klungkung. I Wayan Candra, SH, pelatihan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi penganggguran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bekal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.Terkait dalam pelatihan ketrampilan pendidikan non formal dan informal, para perserta hendaknya betul-betul dan sungguh-sungguh mengikuti pelatihan agar apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat serta dapat dijadikan bekal untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri.
9. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Klungkung Paling Kecil di Bali

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar